Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

JAKARTA–Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Siswa tidak perlu lagi datang dan mendaftar ke sekolah tujuan.
Mendikbud Muhadjir Effendi mengatakan tahun depan pola PPDB akan berubah. Siswa sudah terdaftar di sekolah tujuan sesuai dengan zonasinya. “Konsep ini nanti tertuang di Perpres. Sedang dimatangkan,” katanya di kantor Kemdikbud di Jakarta kemarin (12/10).
                Muhadjir percaya Model PPDB seperti ini jauh lebih simpel. Misalnya, sebuah sekolah SMP sudah tahu daftar siapa saja yang akan masuk pada tahun ajaran mendatang. Yakni siswa SD kelas enam dari setiap SD yang ada di zonasi SMP tersebut.
                ”Tapi memang perlu kerja sama dengan pemda yang menguasai data kependudukan. KIP juga bisa berdasarkan ini,” jelasnya.
                Perubahan lain nanti meliputi jenjang karir guru. Muhadjir mengatakan bahwa jabatan kepala sekolah dan pengawas nantinya dimasukkan dalam pola karir guru. Guru yang berkualitas nantinya akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Dan kepala sekolah yang baik bisa diangkat menjadi pengawas.
“Nanti ada tunjangan khusus kepsek, dan tunjangan khusus pengawas,” jelasnya.
                Namun kata Muhadjir, kepala sekolah tidak boleh sambil mengajar. Kepala sekolah adalah manajer sekolah, bukan tambahan pekerjaan untuk guru. ”Saya yakin sebetulnya sekolah itu mirip perusahaan. Kalau manajer bagus, hebat, perusahaan akan bagus,” jelasnya.
                Tugas untuk Komite sekolah juga telah ditetapkan. Salah Satunya adalah menggali dana dari masyarakat untuk sekolah.
                Salah satu permasalahan kata Muhadjir adalah soal guru honorer. Setiap tahun ribuan guru pensiun. Sementara pemerintah daerah (Pemda) tidak boleh mengangkat guru. Maka sekolah mengambil inisiatif untuk mencari guru pengganti.
“Ya namanya pengganti. Tidak jelas kriteria dan kualifikasinya. Bisa saja comot dari saudaranya, atau temannya,” katanya.
Pola ke depan, kata Muhadjir,  harus ada pengangkatan guru tiap tahun. Untuk menggantikan yang pensiun berdasar angka jumlah pensiun yang tercatat.
”Jangan sekali-kali moratorium (pengankatan,Red) guru. karena tiap tahun ada pensiun. Jadinya seperti  sekarang ini (guru honorer,Red) menumpuk karena dimoratorium selama lima tahun,” jelasnya.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano mengatakan teknis penerimaan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) nantinya akan diatur dengan Perpres khusus. Saat ini tengah dilakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan lembaga terkait seperti BKN Dan Kementerian PANRB.
                “Sedang diproses, tim kami sedang survey ke sekolah-sekolah untuk memetakan jumlah guru honorer di 514 kabupaten. mudah-mudahan akhir bulan sudah ketemu (jumlahnya,Red),” kata Supriano.
                Meski demikian, Supriano menyebut Dapodik saat ini sudah memiliki data tentang guru honorer by  name by subject dan by shool. Hanya tinggal proses sinkronisasi.
Supriano menambahkan, PP nomor 49 tahun 2018  yang diteken pemerintah barusan hanyalah bersifat payung hukum bagi seluruh kementerian dan lembaga (KL). Akan diatur secara lebih teknis lagi di Perpres, lalu kemudian turun menjadi peraturan menteri di masing-masing lingkungan KL terkait.
“Ini sedang diproses. Nanti ASN (Aparatur Sipil Negara,Red) itu nantinya ada dua PNS, dan PPPK,” jelas Supriano.
Skema PPPK
Sementara itu, pemerintah angkat bicara terkait rencana Forum Honorer Kategori Dua Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) yang berencana menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Mahkamah Agung. Pemerintah mempersilahkan langkah tersebut ditemput jika merasa keberatan.
“Ya silahkan saja. Enggak apa-apa,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (10/12).
Meski demikian, Syafruddin mengingatkan, langkah tersebut juga bisa menjadi bumerang. Terlebih, jika skema PPPK dibatalkan. Sebab, skema tersebut merupakan pintu masuk bagi honorer di usia 35 tahun untuk bisa mendapat akses kesejahteraan. Mengingat hak keuangan PPPK setara dengan yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
                “Kalau enggak ada PPPK, justru rugi dia. Mau (daftar) lewat mana lagi?,” kata mantan Wakapolri itu menambahkan.
                Seperti diketahui, FHK2-PGRI berencana melayangkan gugatan ke MA. Mereka menilai, ada sejumlah pasal yang merugikan. Misalnya pasal 37 ayat (1) tentang masa kontrak yang menyebabkan tidak adanya kepastian status setelahnya dan Pasal 10 ayat (1) terkait kuota yang membuat tidak semua honorer terakomodir.
                Terkait keberatan-keberatan tersebut, Syafruddin menjamin, pemerintah akan memberikan kebijakan afirmasi yang terbaik khusus untuk guru honorer. Namun, dia belum bisa menjelaskan bentuk afirmasinya akan seperti apa.
                Syafruddin justru meminta para honorer untuk mempersiapkan diri dan mengikuti skema tersebut. Menurutnya, dengan sudah ditandatanganinya PP 49/2018, maka proses rekruitmen PPPK akan segera dilakukan. Saat ini, pihaknya tinggal merapatkan dengan DPR, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya guna persiapan.
“Karena kita kan harus menghitung bagaimana masalah keuangan dan sebagainya. Jadi itu akan segera direalisasikan,” kata pria yang juga menjabat  Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.
                Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn Moeldoko menilai, skema tersebut sudah menjadi jalan tengah setelah polemik pekerja honorer terus terjadi bertahan-tahun. “Jalan tengah ini. Win-win antara kepentingan pemerintah dan honorer,” ujarnya.
                Moeldoko menjelaskan, pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS. Pasalnya, harus diakui, tidak semua honorer memiliki standar kompetensi yang mumpuni. Oleh karenanya, memberikan kesempatan honorer untuk mendapat kesejahteraan setara PNS dengan skema PPPK dinilai sudah cukup ideal. (tau/far/JPG/r8)
The post Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi appeared first on Lombok Post.

Agen Bola | Bandar Bola | Prediksi Bola Villarreal vs Leganes 18 April 2018
Tuesday April 17, 2018

Agen Bola | Bandar Bola | Prediksi Bola Villarreal vs Leganes 18 April 2018   Agen Bola | Bandar Bola | Prediksi Bola Villarreal vs Leganes 18 April 2018. La Liga Primera kembali melanjutkan akhir pekan ini. Kompetisi tertinggi di negara ini akan memasuki jornada ke-33. Salah satu pertandingan di jornada ke-33 adalah Villarreal vs Leganes. […]

Guardiola akan Akhiri Karier Melatih di La Masia
Thursday September 13, 2018

Football5star.com, Indonesia – Pep Guardiola tak diragukan lagi adalah salah satu pelatih terbaik dunia saat ini. Di usia yang belum terlalu tua, dia sudah memenangkan hampir semuanya. Bahkan, filosofi bermainnya banyak dipuji berbagai pihak. Dan baru-baru ini, pria Spanyol ini mengutarakan rencananya untuk pensiun melatih. “Tujuanku adalah menyelesaikan karier di tempat aku memulainya dulu. Karier […]

The post Guardiola akan Akhiri Karier Melatih di La Masia appeared first on IGK Asia.

The post Agen Bola | Bandar Bola | Prediksi Bola Villarreal vs Leganes 18 April 2018 appeared first on IGK Asia.


Thursday January 01, 1970

local_offerevent_note December 11, 2018

account_box admin