Pegawai RSUD Terancam Dipangkas

MATARAM-Para Pegawai Tidak Tetap atau tenaga kontrak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram patut deg-degean. Imbas rujukan berjenjang BPJS Kesehatan berpotensi membawa efek domino. Para tenaga kontrak berpeluang dirasionaliasi. Menyusul pendapatan RSUD yang juga ikut turun.
Direktur RSUD Kota Mataram dr Lalu Herman Mahaputra saat ini mengaku masih mengkaji. Dampak operasional RSUD menyusul berkurangnya kunjungan pengguna BPJS ke RSUD.
“Kita masih lihat progres kunjungan dulu,” kata pria yang akrab disapa Dokter Jack itu.
Jika sampai akhir tahun kunjungan terus melemah, bukan tidak mungkin rasionaliasi akan dilakukan. Tapi dia mengatakan itu sebagai pilihan terakhir. Ia akan mencoba menyiasatinya dengan memperbanyak inovasi-inovasi layanan. Sehingga pendapatan RSUD tetap stabil.
“Kita cari inovasi lain untuk menunjang pendapatan, hehe…” terangnya.
Penurunan siginifikan ada pada layanan rawat jalan hingga 40 persen. Sementara untuk layanan rawat inap justru sampai saat ini masih penuh. Ia mengaku juga tengah memikirkan hal ini agar masyarakat yang butuh layanan rawat inap bisa tertampung di RSUD Kota Mataram.
“Rawat inap malah overload,” jelasnya.
Berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 4 tahun 2018, kini pengguna BPJSK tidak bisa memilih sendiri rumah sakit rujukannya. Mereka harus menggunakan fasilitas kesehatan lebih rendah dulu baru ke tipe lebih tinggi.
Dampaknya kunjungan penggunan BPJSK yang biasanya membeludak di RSUD Kota Mataram, kini turun drastis. Pengunjung BPJSK lebih lengang di RSUD.
Menanggapi wancana rasionalisasi ini Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, mempersilakan BLUD ini melakukan evaluasi atas kebutuhan dan kondisnya.
“Artinya, mereka punya kewenangan dan keleluasaan untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya,” kata Didi.
Hanya saja Didi berharap RSUD tidak buru-buru. Tanpa melakukan kajian komperehensif. Ada baiknya RSUD melakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Jika inovasi layanan mungkin dilakukan untuk menghindari rasionaliasi SDM, ia lebih mendukung itu.
“Sekalipun BLUD dibentuk tujuannya untuk profit tapi tentu harus mempertimbangkan aspek lain,” sarannya.
Tapi jika dari hasil kajian mendalam nanti ternyata tidak ada pilihan lain kecuali rasionalisasi ia pun mendukung penuh rencana itu. Asalkan semua upaya lain telah dilakukan, mengantisipasi pontensi turunnya jumlah pengunjung BPJSK ke RSUD kota.
“Saya rasa itu harus jadi pilihan paling akhir. Jika semua upaya sudah dilakukan,” tandasnya. (zad/r7)
The post Pegawai RSUD Terancam Dipangkas appeared first on Lombok Post.


Thursday January 01, 1970

local_offerevent_note October 26, 2018

account_box admin