Buruh Kota Tuntut Kenaikan UMK

MATARAM-Para pekerja meminta pemerintah tidak pura-pura lupa pada hak buruh menerima gaji yang layak. Pembahasan tentang Upah Minimum Kota (UMK) 2019 harus segara dimulai.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Mataram I Gusti Lanang Praya mengaku bingung. Sampai dengan kemarin belum ada undangan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk membahas kenaikan upah ini.
“Makanya kita heran, belum ada undangan sampai saat ini,” keluh Lanang.
Seharusnya memasuki pertengahah Oktober pembahasan terkait UMK sudah gencar dibahas bersama dewan pengupahan. SPSI Kota Mataram sendiri masuk jadi salah satu anggota dewan pengupahan.
Lanang mengaku masih menunggu bola. Tapi jika memasuki minggu ke dua bulan November nanti belum juga ada tanda-tanda akan ada pembahasan, ia berencana akan mendatangi kantor Disnaker.
“Kami akan tunggu sampai tanggal 11 (November), kalau tidak kami akan inisiatif datang langsung ke sana,” cetusnya.
Lanang mengatakan, pembahasan tentang upah ini sudah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Setiap tahun hasil penambahan UMP tahun sebelumnya dikalikan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional jadi patokan kenaikan gaji.
Seperti yang tertuang dalam Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 di PP 78/2015. Aturan ini memungkinkan setiap tahun gaji buruh akan naik. “Ya setiap tahun ditentukan berdasarkan Inflasi dan PDRB,” ulasnya.
Tidak ada alasan untuk menunda kenaikan buruh. Lanang justru menyebut masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa tidak boleh jadi alasan untuk mengikuti maunya para pengusaha. Tapi seharunya mempertimbangkan nasib buruh yang tidak menentu karena usai bencana.
“Justru di sini kami meminta harus ada pertimbangan nasib pekerja,” cetusnya.
Pada kondisi saat ini menurutnya para pengusaha yang harusnya mengalah. Para pengusaha kondisi ekonominya jauh lebih baik dari pada buruh yang harus pontang panting cari tambahan biaya setelah dilanda bencana alam.
“Kalau aturan itu tidak diikuti justru itu berarti melanggar aturan negara,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi kebencanaan kemarin tidak terlalu berpengaruh pada roda ekonomi perusahaan. Dengan cepat beberapa usaha kembali pulih dan meraih untungnya. SPSI menurutnya baru akan mempertimbangkan dispensasi kenaikan jika ada bencana besar.
“Kalau ada tsunami baru wajar,” cetusnya.
Lombok Post berusaha mempertanyakan sikap pemerintah pada tuntutan para pekerja dengan menghubungi Imam Sanusi, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Mataram. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Sanusi.
Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi dikonfirmasi terpisah mengatakan, belum mendengar aspirasi dari para buruh untuk kenaikan gaji mereka. “Belum ada. Belum ada hearing,” kata Didi.
Namun Didi berpesan jika pembahasan ini nanti dilakukan, para buruh tidak memaksakan diri meminta gaji yang besar. Mengingat saat ini dalam proses pemulihan ekonomi pascabencana. “Harus realistis,” imbuhnya.
Buruh bisa saja menuntut gaji naik. Tapi jika kenaikan gaji itu justru membuat perusahaan berpotensi pailit, maka pertimbangan seperti menunda atau memberi dispensasi bagi perusahaan untuk bangkit harus dipertimbangkan.
“Saya kira pemerintah bisa mempertimbangkan jalan tengahnya agar keinginan para pengusaha terakomodir begitu juga dengan pekerja, pascabencana ini,” tegasnya. (zad/r7)
The post Buruh Kota Tuntut Kenaikan UMK appeared first on Lombok Post.


Thursday January 01, 1970

local_offerevent_note October 26, 2018

account_box admin